Ada BUMN Ini, Pemerintah Jangan Takut Bangun Tol Laut

BUMN

Indonesia patut bersyukur karena berada dalam geografis yang strategis. Karena itu, banyak pulau-pulau di Indonesia yang langsung berbatasan dengan perairan. Hanya saja, banyaknya pulau-pulau di Indonesia, membuatnya sulit untuk di bangun secara serentak. Akibatnya, ada beberapa wilayah yang di bangun infrastrukturnya belakangan hari.
Salah satu entitas yang seharusnya membantu pembangunan di berbagai pulau di Indonesia seharusnya datang dari pemaksimalan peran pelayaran nusantara. Indonesia sudah dikenal dengan kekuatan nenek moyangnya yang seorang pelaut.

Hal tersebut harus digalakkan kembali agar pembangunan infrastruktur di nusantara terbangun secara maksimal.
Menoleh ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebenarnya Indonesia telah memiliki beberapa perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui perairan, baik secara ’place utility’ maupun 'time utility'.

Berdasarkan kegiatannya, pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (shipping business, commercial shipping, merchant marine) dan pelayaran non-niaga. Adapun berdasarkan trayek yang dilayari terbagi atas kegiatan pelayaran nasional dan kegiatan pelayaran internasional.


Saat ini, wilayah Indonesia berada dalam wilayah/rute pelayaran east bond/west bond, sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi pelabuhan ’hub’. Namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (global warming) kondisi strategis pelabuhan–pelabuhan di Indonesia dapat terancam karena rute pelayaran menuju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui wilayah Indonesia (north – west).


Sebagai konsekuensi berada pada jalur internasional, maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan/konvensi-konvensi terkait ’maritime law’ (hukum laut internasional). Hukum laut internasional mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis, hukum positif, maupun yang berkenaan. Dengan penyelenggaraan atau pengusahaan pelayaran.


Meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh pelayaran asing, sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan pelayaran nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal Indonesia sendiri mempunyai berbagai perusahaan pelayaran yang dulu terkenal di dunia. Berikut beberapa nama perusahaan pelayaran tersebut:
 
PT Bahtera Adhiguna adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak dibidang usaha jasa angkutan laut nusantara dan Samudera dekat.
Perusahaan ini berdiri pada tahun 1961 hasil dari jajahan hindia Belanda yang diserahkan ke pemerintah Indonesia, yang kemudian membentuk sebuah perusahaan dengan nama PT. Manunda Kapal Tundabara dan dirubah menjadi PT. Bahtera Adhiguna pada tahun 1966, berdasarkan peraturan pemerintah no. 35 tahun 1971 dan ditingkatkan statusnya menjadi PT (Persero).
Perusahaan ini beraktifitas dalam pelayaran pengangkut batu bara dan pelayanan penundaan kapal di pelabuhan. PT ini pun merupakan perusahaan persero pertama dilingkungan Departemen Perhubungan dengan bidang usaha: angkutan laut barang khsusus jenis (bulk cargo), agen kapal laut, terminal (bongkar/muat barang dari/ke kapal) dan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL).
 
PT Djakarta Lloyd (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dibidang pelayanan angkutan kargo kontainer dan curah berbasis transportasi kapal laut. Perusahaan yang diangkat menjadi BUMN pada tahun 1961 ini pernah menjadi BUMN pengakutan kargo kontainer dan curah yang terbaik pada masanya di tahun 1970-1980an. Namun itu semua berubah ketika open sea policy diterapkan, yang membuat Djakarta Lloyd kalah saing dalam kemampuan usaha dan kapasitas SDM membuat perusahaan ini hampir bangkrut, setelah berbagai rangkaian aksi penahanan aset oleh debitur dan pengajuan gugatan pailit. Pada tahun 1990 perusahaan BUMN itu mengalami penurunan. Karena pada waktu itu, banyak kapal-kapal asing yang boleh masuk oleh pemerintah Indonesia untuk bebas mengangkut barang ekspor dan impor.


Perusahaan ini, didirikan di Tegal oleh veteran TNI AL pada setengah dekade setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini awalnya diperkuat oleh 2 kapal uap, yaitu SS Jakarta Raya dan SS Djatinegara. Perusahaan ini diangkat menjadi Pelayaran Nasional (PN) pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 108 tahun 1961 yang membahas tentang perubahan status usaha dari NV menjadi PN. Pada awal operasinya, Djakarta Lloyd menggunakan charteran kapal angkut kargo curah, yaitu SS Djakarta Raya dan SS Djatinegara dan kedua kapal tersebut, akhirnya dibeli untuk mendukung kegiatan operasional Djakarta Lloyd. Seiring dengan perluasan jaringan sandar-labuh kapal, armada Djakarta Lloyd berkembang pesat hingga mencapai 22 kapal pada tahun 1970-an dan jangkauan sandar-labuh Djakarta Lloyd berkembang hingga menuju Eropa, Asia dan Australia. Kini PT Djakarta Lloyd telah kembali sehat dan melanjutkan pelayarannya.
 
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau sering dikenal PT. ASDP adalah salah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis).
Perusahaan ini didirikan pada 1973 yang sebelumnya bernama PT. Indonesia Ferry (Persero) dan berubah menjadi PT ASDP pada tahun 1986. Pada tahun 1993 perusahaan ini statusnya menjadi (Persero). Beralihnya status Perum ASDP menjadi Perusahaan Perseroan mengartikan bahwa pola usahanya diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun BUMN lainnya tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia penyeberangan perintis.
 
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan sejumlah 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang. Perusahaan ini juga termasuk salah satu BUMN. Kapal-kapal Pelni memiliki rute tetap yang menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. Perusahaan pelayaran ini didirikan pada 1952 sebagai industri jasa transportasi laut. Dengan produk ke agenan kapal dan galangan kapal. Perusahaan merupakan jasa angkutan penumpang, Barang (Tol Laut), ternak dan perintis.
PT. Pelni berawal dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan setelah Pemerintah Belanda menolak permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) menjadi perseroan terbatas. Sebagai maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di perairan Indonesia, NV KPM telah menolak untuk memakai bendera Indonesia.

(Sumber: www.laporannews.com)