BUK MIGAS: Besok Baleg Kembali Bahas RUU Migas

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kembali melakukan rapat pembahasan tentang draf Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi pada Senin (5/6/2017).

Adapun, dalam naskah hasil pembahasan RUU Migas di Baleg pada Rabu (24/5), Baleg menyinggung tentang tiga aspek yakni aspek teknis, aspek substansi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek substansi, Baleg meminta konfirmasi kepada Komisi VII sebagai pengusul tentang status dan kedudukan BUK Migas. Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Baleg Firman Subagio mengakui pihaknya masih perlu mendapatkan penjelasan dari pengusul.

Dia menyebut pengusul harus menjelaskan mengapa BUK Migas berada di bawah koordinasi presiden. Rencananya, rapat kembali digelar pada Senin (5/6) pukul 13.00 untuk mengetahui penjelasan atas catatan dari Baleg mengenai draf RUU Migas.

“Kami masih tunggu penjelasannya seperti apa. Kalau [koordinasinya di bawah menteri] BUMN, apa alasannya. Kalau ke presiden, apa alasannya. Senin jam 1 dibahas lagi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (3/6).

Draf RUU Migas yang diajukan menyebut bahwa BUK Migas berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari sisi permodalan, seperti disebut pada pasal 52, BUK akan mendapat modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun, modal BUK merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Ketentuan lebih lanjut tentang permodalan BUK Migas akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Merujuk pasal tersebut, Baleg menilai bentuk BUK Migas masih tergolong badan usaha milik Negara (BUMN) yang mana seharusnya berada di bawah koordinasi Menteri BUMN seperti mengacu pada UU No.19/2003 dan RUU tentang BUMN.

Adapun, pada UU No.19/2003 tentang BUMN, pasal 1 disebutkan bahwa definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Selain itu, menteri teknis yang mempunyai kewenangan mengatur sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha yakni Menteri BUMN.

Oleh karena itu, Baleg meminta konfirmasi tentang bagaimana bentuk koordinasi antara Menteri BUMN terhadap BUK Migas. Alasannya, konsep BUK Migas yang diusulkan berada di bawah koordinasi presiden seperti halnya organisasi setingkat kementerian, badan dan lembaga pemerintah. 



(Sumber Foto: Kompas, Sumber Berita: Bisnis Indonesia)