Kadin Minta Pemerintah Benahi Sektor Hulu Migas

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membenahi sektor hulu minyak dan gas (migas) agar impor migas yang cenderung naik bisa ditekan.

Ketua Koordinator Gas Industri Kadin Ahmad Wijaya mengatakan, impor memang tidak bisa ditutup semua, namun tetap harus ada usaha keras dari pemerintah untuk benar-benar mengelola hulu migas. Jika tidak, sektor hilir, akan terus dibanjiri impor. Ujungnya, industri tertekan dan tidak memiliki daya saing. "Impor terus terjadi sebab pemerintah belum mampu menarik investasi industri hulu berbasis minyak dan petrochemical yang secara pertumbuhan turun ke industri intermediate baru ke industri hilir," tegas Ahmad, kepada media, Senin (3/7).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Mei 2017 mencapai US$ 1,82 miliar atau naik 10,54 persen dibanding April 2017, sedangkan jika dibanding Mei 2016 meningkat 9,10 persen. Secara total, nilai impor Indonesia Mei 2017 mencapai US$ 13,82 miliar atau naik 15,67 persen dibanding April 2017. Jika dibandingkan Mei 2016 melonjak hingga 24,03 persen. Tiongkok jadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai US$ 13,67 miliar (26,12 persen), Jepang US$ 5,82 miliar (11,12 persen), dan Thailand US$ 3,77 miliar (7,21 persen).

Khusus sektor migas, Ahmad menegaskan, agar impor yang membanjiri sektor hilir bisa dikurangi, Indonesia perlu 10 pabrik baru petrochemical. Jika sudah ada, hasil produksinya tak boleh diekspor, namun digunakan untuk kepentingan mendukung industri dalam negeri. "Baru industri hulu, intermediate sampai hilir bertumbuh. Saat ini kondisi kita di industri banyak melakukan paralel impor dan produsen. Jadi cash cost tinggi di semua linier," tegasnya.

Persoalan tetap tingginya impor di sektor migas, juga berkolerasi dengan kepentingan para trader. Menurut Ahmad, sektor migas masih banyak melayani trader. Sementara untuk meyakinkin investor refinery masih perlu waktu lama. "Masih panjang, kemungkinan satu periode Pemilu lagi belum tentu ada hasil maksimal sebab RUU migas masih belum tuntas," ujar Ahmad.

Di sisi lain, sektor ESDM juga masih tumpang tindih di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Ditjen Migas. Alhasil semua jalan di tempat. Maka tak heran, potensi besar energi yang bisa mendukung industri nasional, seperti Liquefied Natural Gas (LNG) di wilayah timur Indonesia, tidak bisa dimanfaatkan maksimal. "Semua jalan di tempat, LNG yang berlimpah dari timur selalu alasan infrastruktur belum memadai," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, perbaikan sektor hulu merupakan jalan tercepat agar persoalan impor migas bisa dibenahi. Jika hulu tidak ada masalah, maka di sektor hilir impor bisa dihilangkan. "Utamakan sektor hulu tidak ada jalan lain," tegasnya.




(Sumber: www.beritasatu.com)