Kemhub Limpahkan Sertifikasi Statutoria 14 Kapal ke BKI

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemhub) melimpahkan kewenangan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria 14 kapal berbendera Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyerahan kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia yang dilaksanakan Ditjen Hubla dan BKI di Jakarta pada Rabu (5/4).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono menyebutkan, penetapan 14 kapal tersebut dilakukan oleh Ditjen Hubla atas permohonan dari BKI untuk kapal-kapal general kargo berkegiatan internasional dengan berat di atas 500 gross tonnage (GT). Pendelegasian kewenangan bersifat full authorization.

“Kerja sama ini bersifat cukup strategis bagi dunia pelayaran di Indonesia. Khususnya, dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan pelayaran nasional sebagai dukungan program Nawacita untuk perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Tonny di Jakarta, Rabu (5/4).

Tonny menambahkan, setiap pemerintah negara bendera dalam mendelegasikan kewenangan keorganisasi atau badan klasifikasi untuk survei maupun layanan jasa lain terkait instrumen International Maritime Organization (IMO), maka wajib menggunakan recognized organisation code (RO-Code) sebagai rujukan utama.

“Berdasarkan RO-Code tersebut, maka setiap badan klasifikasi diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan RO-Code untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah negara bendera,” terang dia.

Terkait dengan hal ini, tegas Tonny, Pemerintah Indonesia telah menetapkan BKI sebagai recognized organization untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama pemerintah pada kapal berbendera Indonesia.

Penunjukan ini telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No UM.008/57/4/DJPL-15 tentang Penunjukkan Assesor Pelaksanaan Assessment Badan Klasifikasi dalam rangka pendelegasian kewenangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK.204/1/3/DJPL-16 tentang Penunjukan PT BKI Sebagai Recognized Organization (RO) untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria atas Nama Pemerintah pada Kapal Berbendera Indonesia.






(Sumber: www.beritasatu.com)