Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Pemerintah menggelar rapat koordinasi pengendalian perbatasan negara, hari ini, 12 Juli 2017. Rapat tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri lintas kementerian.

Kementerian yang hadir adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan. Rapat koordinasi ini pun dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi dan mempersiapkan bagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet pemerintahan pertama. Rapat menginstruksikan pembangunan perbatasan negara tahap pertama terkait dengan infrastruktur ekonomi harus selesai dalam dua tahun. 

"Selain itu, rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan," ujar Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017. 

Adapun infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Tjahjo mengatakan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berujar pemerintah berupaya mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara yang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking

"Kini berubah menjadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan," ucapnya. Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebut di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 kilometer (km), di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km. 

Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target."

Menurut Wiranto, ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaian target pembangunan di perbatasan.