Pemerintah Perlu Dorong BUMN Bangun Infrastruktur

BUMN

Pemerintah perlu mendorong BUMN-BUMN untuk terlibat langsung dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur agar dapat mempengaruhi investor lainnya, terutama investor swasta, baik dalam maupun luar negeri, supaya turut berinvestasi di sektor strategis tersebut.


“Pembangunan infrastruktur itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sekitar 52% sudah bisa ditalangi APBN, sisanya kan non APBN. Karena itu diharapkan juga pendanaan dari BUMN terutama BUMN karya,”kata Corporate Finance and Transaction Support RSM Indonesia Wiljadi Tan.


Dia mengatakan, saat ini alokasi pendanaan dari APBN untuk infrastruktur mencapai Rp 387,3 triliun atau sekitar 18,6%, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang 15,2% dan di 2015 hanya 14,2%. Kenaikan persentase pendanaan infrastruktur yang signifikan tersebut usai pemerintah melakukan realokasi pendanaan subsidi, dari sebelumnya subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).


Selain mendorong BUMN terlibat langsung dalam pembiayaan dan pembangunan infrstruktur, lanjut dia, pemerintah pun harus full commitment, terutama dalam hal kebijakan yang bersifat tetap sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi investor dalam berinvestasi. Seperti, ada garansi langsung pemerintah, bunga murah, dan pajak yang lebih rendah.


“Investor itu terkadang ragu, di saat ada pergantian pemerintahan bisa saja berubah juga kebijakannya. Sedangkan investor sendiri menginginkan kebijakan yang tetap sehingga memengaruhi kesinambungan bisnisnya, terutama perkiraan terhadap return yang optimal dari investasi tersebut,”papar dia.


Dengan kehadiran BUMN di dalam banyak proyek infrastruktur, kata dia, itu akan meyakinkan para investor untuk segera ikut di dalam proyek tersebut. “Proyek infastruktur strategis itu tidak feasible jika tidak didukung atau digerakkan pemerintah. Proyek infrastruktur umumnya bersifat jangka panjang dan memiliki risiko yang tinggi. Karena itu, BUMN harus jadi pioneer dengan risiko terstruktur,” kata dia.


Ia mencontohkan, kehadiran BUMN dalam proyek infrastruktur tol, yang diperkirakan memberikan return sekitar 16-18% akan menarik para investor lainnya. “Investor selalu berhitung return, policy risk dan demand risk, umumnya apa karena investasi yang besar atau pengembalian yang kurang. Masing-masing proyek punya karakteristik sendiri-sendiri, seperti jalan tol yang bisa menghasilkan return sekitar 16-18%,”ujarnya.


Ia pun menyayangkan banyak proyek infrastruktur yang mangkrak karena banyak sebab, diantaranya melibatkan investor yang tidak memiliki kapabilitas di bidangnya.
“PPP (public private partnership) itu mangkrak karena investornya itu tak memiliki kapabilitas teknis dan keuangan. Kaena itu, carilah sponsor yang tepat,”ujarnya.


Ia pun mendukung terobosan yang dilakukan pemerintah guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur dengan mengimplementasi mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership.


(Sumber Foto: Youtube.com, Berita: www.beritasatu.com)