Sebuah Catatan Perjalanan Pelabuhan Sabang

Sebuah Catatan Perjalanan Pelabuhan Sabang

1881 adalah catatan pertama yang saya temukan tentang pelabuhan di Teluk Sabang, Aceh. Di tahun itu, penjajah Belanda membangun Kolen Station artinya stasiun batubara atau yang dimaksud adalah pelabuhan pengisian batubara. Pada era itu, kapal-kapal menggunakan tenaga uap dari pembakaran batu bara, sehingga fungsi Kolen Station bagi kapal uap semacam SPBU untuk kendaraan bermotor saat ini.
 
Teluk Sabang dengan kedalaman rata-rata 22 meter adalah pelabuhan alam dan menurut saya bukan berarti mulai 1881 ini diketahui, karena tentu saja pembangunan Kolen Station bukan tanpa diawali studi. Artinya, jauh sebelum itu, masih pendapat saya, orang telah banyak mengetahui dan memanfaatkan perairan ini sebagai pelabuhan.

Sayangnya saya tidak menemukan catatan pemanfaatan Teluk Sabang sebagai pelabuhan di era Kerajaan Aceh sebelum kedatangan Belanda, konon, Sabang justru adalah tempat buangan orang hukuman kerajaan. Sekedar catatan tambahan, 22 meter adalah kedalaman yang cukup memadahi bagi kapal besar bersandar bahkan hingga hari ini. Pelabuhan-pelabuhan terkenal lainnya hanya mencapai angka belasan, misalnya Pelabuhan Singapura berkedalaman 15 meter, Port Klang Malaysia hanya 16 meter, sementara Pelabuhan Tanjung Priok 14 meter. Jadilah Teluk Sabang disebut pelabuhan alam karena tercipta dengan kedalaman cukup sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar yang karena bobotnya memerlukan kedalaman tertentu.
 
Enam tahun setelah 1881, Belanda mulai mempersiapkan Teluk Sabang untuk Pelabuhan Perdagangan Bebas dengan membangun fasilitas-fasilitas pelengkap. Kemudian delapan tahun setelahnya, yaitu 1895, beberapa sumber lain menyebutkan 1896, Belanda resmi membuka Teluk Sabang sebagai Pelabuhan Bebas dikelola oleh Sabang Mactscappij.
 
Sejak itu, Pelabuhan Sabang menjadi alternatif dermaga sandar di jalur perdagangan internasional dan terbukti dari beberapa bukti sejarah yang menyebutkan Sabang menjadi dermaga ramai masa itu. Ketika Perang Dunia II meletus, Teluk Sabang termasuk yang mengalami kehancuran. Perairan ini menjadi palagan besar negara-negara berlawanan dan hari ini kita dapat membuktikannya dengan keberadaan beberapa bangkai kapal dari masa itu di laut Sabang. Pada 1942, Teluk Sabang dikuasai oleh Jepang, musuh Belanda, atau sekaligus berarti Pelabuhan Perdagangan Bebas tak lagi berfungsi.
 
Tidak banyak yang dilakukan Jepang di Sabang selain menjadikannya sebagai basis pertahanan karena singkatnya kependudukan negara ini di Indonesia sekaligus karena kerusakan fisik yang sangat parah dampak perang. Fungsi sebagai basis pertahanan dilanjutkan oleh Indonesia sejak negara kita merdeka dan tercatat tahun 1950 Sabang mulai menjalani ini di bawah merah-putih.
 
Delapan belas tahun setelah merdeka, baru RI membuka kembali Sabang sebagai Pelabuhan Bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963. 1970, berdasarkan UU No.4, status kawasan ini meningkat dari sekedar Pelabuhan Bebas menjadi Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas yang artinya bukan saja sebagai tempat sandar kapal terbuka tetapi sekaligus ada pembebasan beberapa komponen cukai. Status kawasan ini tidak selamanya berlaku karena dengan dasar UU No. 10 Tahun 1985 Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang kemudian justru ditutup oleh pemerintah.
 
Alasan penutupan kawasan muncul simpang siur mulai soal rencana pemerintah mengembangkan kawasan serupa di Batam hingga ada hubungan dengan penetapan Daerah Operasi Militer di Aceh, semuanya sekedar pendapat yang berkembang di masyarakat. Kawasan ini kembali dibuka dengan status Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas sejak Januari 2000 berdasarkan Inpres hingga menjadi UU pada Desember tahun yang sama.
 
Setahun setelah perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, terbit UU Pemerintah Aceh (UU No. 11 Tahun 2006) yang salah satu isi pentingnya adalah pengamanatan pengembangan kawasan kepada BPKS, sebuah organisasi usaha yang sebenarnya telah dibentuk sejak 2001 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada 2006 Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan tentang bisnis plan kawasan yang memuat visi misi BPKS, strategi pengembangan, periode pengembangan, dan banyak hal penting lainnya.
 
Berdasarkan keputusan ini Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang kemudian lazim disebut Kawasan Sabang, meliputi Kota Sabang sendiri ditambah Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau menjadi lebih luas dibanding sejarah awalnya yang hanya di sekitar Teluk Sabang Pulau Weh, Kota Sabang. Sebuah perjalanan panjang sehingga Kawasan Sabang, dengan dinamika dan pengalamannya ditambah rencana menjadi Pelabuhan Internasional masa depan menyaingi Singapura karena kelebihan kedalamannya, seolah-olah menjadi obsesi masyarakat Aceh menurut saya. Selain sejarahnya yang tua, kenangan keberhasilan era 1970 - 1985 mempunyai andil.
 
Menurut banyak saksi hidup, perekonomian Sabang melonjak era itu ditandai banyaknya pendatang yang kemudian tinggal hingga membanjirnya berbagai barang murah juga banyaknya tenaga kerja terserap. Hari ini ketika semangat membangun Kawasan Sabang didukung oleh kebanyakan masyarakat Aceh, sepertinya, saya sebagai warga Sabang, sejak 2006, berharap apapun keputusan yang diambil telah berdasarkan pertimbangan dan pegetahuan lengkap tentang segala potensi termasuk hitung-hitungan untung rugi dari pembangunan atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan jika memang ada.
 
Karena keputusan hari ini bisa saja berdampak panjang pada banyak generasi masa datang yang akan mengenang kita sebagai pewaris kekayaan atau pewaris kerusakan. Dan tidak hanya Sabang, mudah-mudahan kesadaran menjaga bumi sebagai titipan Tuhan adalah semangat seluruh penduduk bumi juga kita, bangsa Indonesia.