Sistem Lalu Lintas Kapal di Pelayaran Selat Malaka-Singapura Ditingkatkan

Guna mendukung peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura, Pemerintah Jepang secara resmi menyerahterimakan bantuan pembangunan Proyek Peningkatan Sistem Lalu Lintas Kapal alias Vessel Traffic Systems (VTS) Fase II, kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin (5/6).

Sistem VTS Fase II yang dibangun di Dumai, dengan dana hibah sebesar 1,430 miliar yen atau setara Rp171,7 miliar melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Bantuan ini merupakan VTS kedua yang dibangun Pemerintah Jepang, setelah VTS pertama yang juga telah dibangun dan dioperasionalkan di Batam.

Duta Besar Pemerintah Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu area perairan di Indonesia yang sangat penting karena terdapat 90.000 kapal melewati selat ini, termasuk sekitar 14.000 kapal Jepang juga melintasinya. Akan tetapi, kata dia, Selat Malaka dan Singapura memiliki tingkat risiko kecelakaan kapal yang sangat tinggi dikarenakan selat ini sangat sempit dan memiliki dasar laut dangkal.

"Dengan sistem VTS ini diharapkan Indonesia dapat menciptakan area perairan yang aman bagi kapal kapal yang melintas di sana," ujarnya, di sela Acara Serah Terima Proyek Peningkatan Sistem Lalu Lintas Kapal (Vessel Traffic Systems (VTS) Fase II, di Kantor Kemenhub, Senin (5/6).

Dia menerangkan VTS merupakan sistem yang memadukan sistem navigasi dan komunikasi dalam satu sistem yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas kapal secara otomatis, memberikan peringatan dan layanan siaran. Bantuan hibah pemerintah Jepang ini bukan hanya untuk pengadaan peralatan VTS saja, namun sejak 2012 juga termasuk pengadaan bantuan teknis untuk membantu pengoperasian VTS.

"Tujuan utama dari bantuan teknis ini adalah pengadaan pengetahuan teknis pengoperasian VTS untuk para petugas operasional melalui pelatihan. Ini sangat penting demi memastikan bahwa peralatan ini dapat dioperasikan dengan maksimal," ujarnya.

Menurutnya hasil dari bantuan teknis tersebut, saat ini sudah terdapat 20 personel dari Dumai dan 2 orang dari Batam telah terakreditasi sebagai tenaga operasional VTS sesuai dengan standar International Association of Marine Aids to Navigation Lighthouse Authorities (IALA).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura dapat dimanfaatkan dengan baik oleh user state dan pengguna jasa transportasi laut lainnya.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan hibah berupa pembangunan VTS ini,” ujarnya.

Budi Karya menyatakan bahwa dengan adanya peralatan tersebut membuktikan komitmen Indonesia dalam memberikan pelayanan kepanduan demi menjaga keselamatan pelayaran di salah satu jalur tersibuk di dunia tersebut.

"Setelah ada alat ini tugas kita selanjutnya adalah memberikan layanan kepanduan. Hal ini juga menjadi sangat strategis seiring dengan akan dikembangkannya Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional," ujarnya.

Pihaknya pun akan berkolaborasi dengan Pemerintahan Jepang supaya kapal kapal mereka yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura dapat di pandu oleh Indonesia dan bukan negara lain.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Menurutnya jalur Laut sepanjang 550 mil laut ini termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia, di mana lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara melewati selat ini setiap tahunnya.

“Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal cargo, ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah ini,” jelas Tonny.

Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Pemerintah Indonesia untuk menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna/user States Selat Malaka dan Selat Singapura.

Menurutnya pada Maret 2006, pengadaan peralatan dan pembangunan VTS Center serta fasilitasnya dengan membangun VTS Center di Batam (Proyek Fase I) telah diselesaikan pada 31 Maret 2010. Selanjutnya, Pemerintah Jepang melanjutkan proyek tersebut dengan Proyek Fase II yang dimulai pada Oktober 2010 dan telah rampung pada 10 Juni 2016 lalu.

Dirjen Tonny menyebutkan bahwa proyek Fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing.

Selain itu, juga pembangunan VTS Sub Center di Dumai beserta pembangunan fasilitasnya seperti VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam.

Menurutnya Lowongan dengan selesainya proyek VTS Fase II ini tentunya jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang.

"Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima," ujarnya.

Adapun hingga saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai dll.



(Sumber: Bisnis Indonesia)