Sukseskan Amnesti Pajak, Laba PLN Turun

PT PLN (Persero) mencatat perbaikan kinerja pada periode tahun 2016 yang mengantarkan Perseroan untuk dapat mencetak laba bersih sebesar Rp 10,5 triliun. Hal ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan laba bersih tahun kemarin memang lebih rendah daripada tahun 2015 yang mencapai Rp 15,6 triliun. Hal tersebut terutama karena PLN berusaha untuk terus memberikan tarif yang kompetitif bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, PLN juga mengikuti tax amnesty untuk mendukung program pemerintah sehingga beban pajak tahun 2016 meningkat cukup signifikan.

"Secara operasional tahun 2016 ini lebih baik. Laba bersih turun bukan karena kerugian operasional tapi karena beban pajak dan biaya penyusutan," kata Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/4).

Di tempat yang sama, Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati menambahkan perseroan selama 2016 mencapai realisasi kinerja operasi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Nilai penjualan tenaga listrik selama 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 4,3 triliun atau 2,05 persen sehingga menjadi Rp 214,1 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 209,8 triliun. Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 216,0 Terra Watt hour (TWh) atau naik 6,49 persen dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 202,8 TWh.

Peningkatan penjualan tersebut, lanjut Nicke, sejalan dengan keberhasilan PLN di 2016 menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.714 MW yang berasal dari Pembangkit PLN sebesar 1.932 MW dan tambahan kapasitas dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar 1.782 MW, serta menyelesaikan 2.859 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dan Gardu Induk sebesar 14.123 MVA.

"Dengan terbitnya POJK Nomor 6 tahun 2017 yang berlaku prospektif maka Laporan Keuangan PLN Tahun Buku 2016 tidak lagi mencatat transaksi jual beli tenaga listrik dengan IPP sebagai transaksi sewa pembiayaan," ujarnya.

Dikatakannya peningkatan konsumsi kWh ini juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan dimana sampai dengan akhir 2016 telah mencapai 64,3 juta atau bertambah 3,1 juta pelanggan dari akhir 2015 sebesar 61,2 juta pelanggan. Bertambahnya jumlah pelanggan ini juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional dari 88,3 persen pada Desember 2015 menjadi 91,16 persen pada Desember 2016. Realisasi itu melampaui target rasio elektrifikasi tahun 2016 yang tertuang dalam Renstra 2015-2019 sebesar 90,15 persen.

Pada tahun kemarin, kata Nicke, PLN terus berusaha menekan harga jual tenaga listrik sehingga bisa menjual lebih murah listriknya kepada pelanggan dibanding 2015. Pada tahun 2016 harga jual rata-rata Rp 994/kWh turun sebesar Rp 41/kWh dari Rp 1.035/kWh pada tahun 2015. Penurunan harga jual ini masih bisa diimbangi oleh efisiensi internal PLN sehingga tidak terlalu menggerus laba. Lebih lanjut Nicke menuturkan seiring dengan meningkatnya produksi listrik, beban usaha perusahaan naik sebesar Rp 8,2 triliun atau 3,32 persen menjadi Rp 254,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 246,3 triliun.

Pertumbuhan beban usaha tahun 2016 lebih kecil dibanding pertumbuhan kWh jual karena PLN terus melakukan program efisiensi melalui substitusi penggunaan bahan bakar minyak/BBM dengan penggunaan batubara/energi primer lain yang lebih murah, dan pengendalian biaya bukan bahan bakar. Efisiensi terbesar terlihat dari berkurangnya biaya BBM sebesar Rp 12,3 triliun sehingga pada 2016 menjadi Rp 22,8 trilliun atau 35,03 persen dari tahun sebelumnya Rp 35 trilliun.

"Ini terutama dikarenakan penurunan konsumsi BBM 0,8 juta kilo liter, sehingga volume pemakaian sampai dengan 2016 sebesar 4,7 juta kilo liter," ujarnya.

Dia memaparkan EBITDA Tahun 2016 sebesar Rp 57,99 triliun, naik sebesar Rp 6,5 triliun dibandingkan denganTahun 2015 sebesar Rp 51,49 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan PLN dalam berinvestasi dengan dana internal dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Untuk melaksanakan proyek 35.000 MW diperlukan dana yang sangat besar, dengan porsi PLN sekitar Rp 600-700 triliun.

Sebelum dilakukannya revaluasi aset, posisi Debt to Equity Ratio (DER) PLN sudah mendekati 300 persen sehingga sangat terbatas untuk menambah jumlah pinjaman yang memadai. Dengan dilakukannya revaluasi aset per 31 Desember 2015, maka Total Aset dan Ekuitas perseroan di akhir tahun 2015 meningkat sekitar Rp 650 triliun atau masing-masing meningkat sebesar 227 persen dan 453 persen. Revaluasi aset telah meningkatkan solvabilitas perseroan sehingga menambah ruang kapasitas pinjaman guna mendukung program 35.000 MW.




(Sumber: www.beritasatu.com)