Kepatuhan Organisasi

kepatuhan regulasi, kepatuhan hukum dan Tatakelola perusahaan

Eksistensi Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya keseluruhan dimiliki oleh Negara  PT Djakarta Lloyd (Persero) memiliki komitmen yang kuat untuk terus maju dan berkembang serta mendukung pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut pelaksanaanya adalah dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas untuk  memaksimalkan  nilai  perusahaan, sehingga mampu memupuk dana bagi Negara dan masyarakat   serta   mampu   memenuhi tanggung jawab sosial.  Sebagai  konsekuensi  dalam  mencapai  tujuan  utama PT Djakarta Lloyd (Persero),  maka seluruh  sumberdaya  ekonomi  harus  digunakan  secara  ekonomis,  berdaya  guna  dan  berhasil guna (efisien dan efektif).
 
Agar  tercapai  tujuan  dimaksud,  diperlukan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang mencakup   sistem   pengendalian   prosedur   (tangible)   dan   pengendalian   substansi   (intangible) dalam  rangka  memantau  dan  memastikan  adanya  keselarasan  segenap aktivitas   unit   kegiatan  terhadap   strategi   bisnis   dan   strategi   Perseroan   yang   telah ditetapkan  serta  merekomendasikan tindakan  perbaikan  (corrective  action)  apabila  ditemukan  adanya penyimpangan.

Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki peran yang sangat penting untuk ikut membantu dalam mewujudkan sistem  pengendalian internal  tersebut dengan menjalankan   fungsi  pengawasan   dan   berperan   sebagai   strategic   partners. Kementerian BUMN memandang peran SPI ke depan harus dilakukan dengan penerapan independensi, kompetensi, dan objektivitas, untuk menjamin hasil kegiatan dan hasil pengawasan intern yang berkualitas. Oleh karena itu perlu diatur standar minimal yang harus diterapkan/dilakukan agar independensi, kompetensi, dan objektivitas dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini konsep strategis standar pengawasan intern dari Kementerian BUMN:


Dalam konsep strategis tersebut kita melihat bahwa standar ini telah berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan best-practice audit internal terkini. Hal ini terlihat antara lain dengan diakomodasikannya peran/tugas SPI yang tidak hanya pada tugas pemeriksaan (assurance) saja, namun juga pada peran consulting. Hal lain terlihat pada pengaturan pada dua aspek pokok, yaitu: struktur dan proses. Sama halnya dengan standar audit internal yang berlaku umum, standar atau pengaturan-pengaturan dalam rancangan  peraturan Menteri BUMN ini juga bersifat minimal. Artinya, kualitas kegiatan dan hasil pengawasan SPI sekurang-kurangnya akan diukur dengan kepatuhan mereka dalam hal struktur dan proses pengawasan intern terhadap standar pengawasan intern BUMN ini.

Substansi Standar Pengawasan Intern BUMN

Dalam paparan pada seminar tersebut di atas, Kementerian BUMN menyampaikan substansi rancangan peraturan menteri BUMN mengenai Pengawasan Intern BUMN, di mana secara garis besar akan mengatur dua aspek, yaitu: struktur dan proses SPI BUMN.

Aspek struktur akan mengatur mengenai:

  1. Kedudukan , tugas dan fungsi SPI
  2. Wewenang  SPI
  3. Pertanggungjawaban SPI
  4. Persyaratan Pengawas Intern
  5. Piagam pengawasan intern
  6. Hubungan SPI dengan organ Dewan Komisaris dan Komite Audit

Sementara itu aspek proses akan mengatur mengenai:

  1. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan intern
  2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern  dan pengawasan eksternal
  3. Pelaksanaan program quality assurance
  4. Dokumentasi dan administrasi