Sejarah PT Djakarta Lloyd (Persero)

Perjalanan Waktu Djakarta lloyd

        Perjalanan Waktu Djakarta Lloyd Djakarta Lloyd sendiri merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Namlore Venoschap (N.V.) Djakarta Lloyd, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh para pejuang TNI-AL di Tegal. Kota Tegal itu sendiri dipilih sebagai tempat kelahiran Djakarta Lloyd karena daerah tersebut telah menjadi simbol kemaritiman di Nusantara. Pada saat itu perusahaan mengoperasikan 2 (dua) buah kapal uap, dengan diberi nama SS ”Djatinegara” dan SS ”Djakarta Lloyd”.


Pada tahun 1961, nama Namlore Venoschap (N.V.) Djakarta Lloyd berubah status menjadi Perusahaan Negara Djakarta Lloyd. Tahun-tahun ini merupakan masa berkembangnya Djakarta Lloyd hingga dapat mengoperasikan dua puluh dua kapal ke seluruh penjuru dunia. Maka akhirnya pada tahun 1974 Djakarta Lloyd pun berubah status dari semula sebagai perusahaan negara menjadi PT. Persero sebagai bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


        Babak baru sejarah perjalanan PT. Djakarta Lloyd (persero) dimulai pada masa memasuki rezim orde baru, Djakarta Lloyd dapat dikatakan sebagai perusahaan yang cukup menguntungkan pada masa itu karena jalur angkutan laut domestik masih dikuasai oleh pemerintah. Peran Djakarta Lloyd yang cukup strategis sempat dapat bersaing diantara perusahaan kelas dunia. Namun hal ini malah dimanfaatkan oknum-oknum didalam tubuh perusahaan dalam menjalani praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Praktik KKN yang terjadi di Djakarta Lloyd ini memasuki hampir di semua pengelolaan perusahaan, tidak heran jika paradigma yang beredar di masyarakat adalah Djakarta Lloyd hanya berisikan sumber daya dengan mental maling. Hal ini terjadi karena tidak adanya regenerasi secara professional dalam tubuh Djakarta Lloyd, perekrutan pegawai hanya berdasarkan asas kekeluargaan sehingga masyarakat pun meragukan kapabilitas para pegawai Djakarta Lloyd dari tahun ke tahun.


        Dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, menjadi hal yang sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia kompeten dan inovatif agar dapat memunculkan ide-ide bisnis kreatif sehingga tidak tergerus ketika menghadapi jaman hiruk-pikuk nya persaingan global. Akhirnya kiprah Djakarta Lloyd pun semakin terus merosot pada masa dekade 1980an, tenggelam karena tidak bisa mengikuti arus persaingan global jasa angkutan lintas samudera dan laut yang semakin ketat. Perusahaan yang sebelumnya merupakan primadona dalam jajaran perusahaan BUMN pun sudah tidak bisa memberikan kontribusi besar bagi APBN, malah harus menerima suntikan dana dari pemerintah agar dapat terus bertahan hidup. Maka bisa dipastikan pada masa itu kondisi keuangan Djakarta Lloyd sudah memburuk.   Pada era 90an, jalur angkutan laut di dalam negeri tidak didominasi lagi oleh Djakarta Lloyd, ironisnya banyak jasa angkutan laut milik asing yang mendominasi jalur transportasi angkutan laut dalam negeri. Hal itu terjadi karena kebijakan pemerintah untuk persaingan asing telah dibuka, dimana kapal asing boleh masuk bebas mengangkut barang ekspor-impor Indonesia sehingga  Djakarta Lloyd bisa dikatakan kaget untuk ikut bersaing dalam bisnis jasa angkutan laut. Oleh karena itu pada pasar pelayaran global, nama Djakarta Lloyd mulai tersingkir dari persaingan nama-nama besar perusahaan jasa angkutan lintas samudera.


        Setelah tahun 1990, terdapat delapan unit kapal yang dipandang tidak ekonomis lagi sehingga pada tahun 1995 diputuskan untuk menjual dua unit kapal semi-container dan Djakarta Lloyd hanya dapat mengoperasikan enam unit kapal saja pada masa itu. Dengan keadaan seperti itu akhirnya sejak akhir tahun 1998 Djakarta Lloyd pun mendapatkan bantuan pemerintah, berupa sembilan unit kapal baru tipe Caraka Jaya Niaga III dengan kapasitas masing-masing 208 TEUS yang siap untuk melayani antar pulau dan jalur samudera. Tidak hanya itu, pada tahun 1999-200 Djakarta Lloyd memperoleh tambahan lima unit kapal baru tipe Palwo Buwono. Dua unit kapal masing-masing berkapasitas 1600 TEUS dan tiga unit kapal masing-masing berkapasitas  400 TEUS. Kemunduran Djakarta Lloyd semakin nampak terlihat, tanpa kapal baru dan hanya mengandalkan kapal perusahaan yang sudah lama maka kejayaan yang dahulu sempat diagung-agungkan pun semakin sirna karena perusahaan merugi. Djakarta Lloyd sudah dinyatakan bangkrut tanpa diketahui pasti berapa besar nilai aset yang masih dimiliki. Untuk menghidupi perusahaan dan membayar gaji ratusan karyawan, perseroan kerap menjual aset hingga gali lubang tutup lubang.


        Pemberian kapal oleh pemerintah tidak serta merta berhasil membuat Djakarta Lloyd bisa hadir di persaingan global, puncaknya ketika di tahun 2008 perusahaan mengakui memiliki utang kepada PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp58,88 miliar. Tunggakan ini terdiri atas utang sebesar 4,2 juta dolar AS setara Rp38,04 miliar dan bunga 2,3 juta dolar AS setara Rp20,83 miliar. Direktur Utama Djakarta Lloyd Syahril Japarin mengatakan, Bank Mandiri adalah salah satu kreditur terbesar Djakarta Lloyd dari 226 kreditur. Selain membayar tunggakan kepada kreditur, perseroan juga wajib membayar gaji perusahaan dengan total sekitar Rp36 miliar. Untuk membayarnya, manajemen akan melakukan inventarisasi aset yang akan dinilai oleh pemerintah dan auditor. Mantan Direktur Utama Djakarta Lloyd Syahril Japarin mengungkapkan, “aset tersebut untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada 700 karyawan yang selama 14 bulan tidak digaji. Sayangnya, perbankan keberatan untuk meminjamkan dana segera kepada perusahaan, sebab Djakarta Lloyd sudah masuk dalam daftar hitam perbankan”. Pada masa itu Djakarta Lloyd sudah seperti mendapatkan vonis mati, pemerintah sudah menjaminkan beberapa aset seperti gedung kepada PPA (Perusahaan Pengola Aset) yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan dana. Dana sangat diperlukan karena perusahaan memiliki tunggakan pembayaran gaji senilai Rp36 miliar. Namun jika dihitung bersama dengan tunggakan pembayaran pesangon dan pension maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 116 miliar. Selain itu, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)akan mengakuisisi Djakarta Lloyd dan melakukan due diligent menyebut perusahaan pengangkut kargo ini tak lagi memiliki aset produktif dan hanya memiliki aset sebesar Rp 4 juta.

        Langkah pertama dalam upaya menyelamatkan Djakarta Lloyd adalah adanya pembentukan tim pertama yang masuk di bawah kepemimpinan. Syahril Japarin, dengan cara mendirikan satu direktorat restrukturisasi. Sayangnya ketika itu, melihat kondisi yang sudah betul-betul parah, hampir semua direksi mundur padahal ketika itu ada setitik cerah karena Djakarta Lloyd menandatangani nota kesepahaman untuk sinergi dengan BUMN. Namun dikarenakan perusahaan sama sekali tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki alat produksi maka perjanjian kontrak pun sempat batal kontrak. Akhirnya ada tiga tokoh yang berupaya keras untuk mengubah nota kesepahaman (MoU) itu menjadi sebuah kontrak, yaitu Arham S. Torik, Syahril Japarin dan Erizal Darwis.

        Ketiga tokoh tersebut mencanangkan tiga hal, “yaitu pertama adalah efisiensi karena setiap bulan perusahaan membutuhkan Rp 2,4 miliar untuk menggaji 720 karyawan yang tak bekerja,  untuk itu diperlukan mengencangkan ikat pinggang alias tight money politic. Kedua, efektif mengejar sasaran, yaitu kontrak agar target utama atau income tercapai. Terakhir adalah edan yaitu smart, itu termasuk nggak punya malu, karena bayangkan saja Anda menawarkan barang yang tak jelas ke klien BUMN”ungkap Arham.

        Kementerian BUMN sempat mengupayakan kesepakatan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada kreditor, berkat kerja keras dan program restrukturisasi utang, buku keuangan Djakarta Lloyd pun kembali putih. Program restrukturisasi utang diperoleh setelah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibat program restrukturisasi pula, perseroan bisa dipercaya oleh pihak perbankan atau kreditor. Tidak ada lagi kekhawatiran kapal yang dibeli nantinya akan disita oleh para kreditur. Namun sesuai undang-undang Djakarta Lloyd diharuskan membuat proposal di mana hasilnya dari Rp 1,3 triliun, perusahaan sempat meminta potongan 90 persen atau hanya Rp 130 miliar. Akhirnya dengan melakukan pendekatan, utang perusahan dapat dipotong menjadi Rp 800 miliar. Status saat ini, pemerintah hanya memiliki saham 30 persen dan sisanya dimiliki debitur, selain itu Djakarta Lloyd pun harus membayar utang lima tahun lagi dengan proses yang berlangsung selama 18 tahun sebagai bentuk kewajiban.

        Jika kita lihat benang merah dari sejarah Djakarta Lloyd, maka penyebab kehancuran perusahaan adalah dari faktor eksternal dan internal perusahaan. Dari faktor eksternal hal itu didasari oleh kebijakan pemerintah pada persetujuan persaingan jasa angkutan laut secara global sehingga perusahaan asing pun dapat dengan mudah masuk dengan menawarkan tarif operasional yang lebih kompetitif. Selain itu dari sisi faktor internal, penyebab kehancuran tidak lain karena tidak adanya regenerasi pegawai, sistem tata kelola perusahaan pun buruk sehingga menyebabkan mudah terjadinya praktik KKN, dan budaya kerja pegawai yang terkesan santai. Hal ini terjadi bertahun-tahun tanpa ada kesadaran untuk mengubah sistem yang sudah ada hingga akhirnya perusahaan pun karut marut menanggung semua resiko masa lampaunya.