Scroll to top

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. 

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG, maka manajemen PT  Djakarta Lloyd (Persero) berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan membuat infrastruktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkungan perusahaan, di antaranya adalah dengan penyempurnaan Pedoman Corporate Governance (Code of Corporate Governance) yang menjadi acuan/pedoman bagi organ perusahaan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksidalam menerapkan praktik-praktik GCG di lingkungan perusahaan. 

Tujuan Penerapan GCG

Implementasi GCG di lingkungan Perseroan bertujuan untuk : 

  1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing
    yang kuatbaik secara nasional maupun internasionalsehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 
  2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesionalefisien, dan
    efektifserta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan. 
  3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan
    menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
    terhadap peraturan perundang-undanganserta kesadaran akan adanya
    tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan
    maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. 
  4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. 
  5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

Penerapan Prinsip GCG

Penerapan Prinsip GCG

Prinsip-prisip GCG merupakan suatu kaedah, norma ataupun pedoman yang
diperlukan dalam suatu sistem pengelolaan korporasi yang sehat. Prinsipprinsip GCG yang dijadikan sebagai landasan operasional perusahaan PT
Djakarta Lloyd (Persero) sebagimana telah diwajibkan dalam Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011
adalah sebagai berikut :

  1. Transparancy– Keterbukaan
    Keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT Djakarta Lloyd (Persero) dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PT Djakarta Lloyd (Persero) membuat kebijakan tentang klasifikasi informasi yang bersifat terbuka atau tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh insan PT Djakarta Lloyd (Persero). Transaparansi ini diwujudkan perusahaan dengan selalu mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Transparansi dilakukan terhadap Pemegang Saham dan juga kepada seluruh stakeholders perusahaan.
  2. Independency – Kemandirian
    Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing organ.
  3. Accountability – Akuntabilitas
    Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip Akuntabilitas mengharuskan pimpinan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan pegawai secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan. PT Djakarta Lloyd (Persero). meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengatur hubungan antara individu dan atau organ yang ada di perusahaan.
  4. Responsibility – Pertanggungjawaban
    Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya antara lain kewajiban PT Djakarta Lloyd (Persero) dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja dan persaingan usaha.
  5. Fairness – kewajaran
    Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan juga diberlakukannya sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Penerapan GCG

Penilaian Penerapan GCG

PRosedur Penerapan GCG

We use cookies to give you the best experience.